Kerah putih. Itu judul acara di salah satu stasiun televisi kita, pukul 17.30 wib hari senin.

Yang diliput senin lalu, bukan hal baru menurut Saya. Tim liputan ikut menjadi awak truk, dan meliput secara langsung bagaimana terjadinya pungli (pungutan liar) yang dilakukan oleh polisi dan petugas dishub. Dibalik kamera tersembunyi, para petugas tidak sadar kalau mereka sedang direkam. Saya yang saat itu melihat, hanya bias senyum simpul. Bagaimana tidak. Terjadinya tawar menawar harga dari Rp 200.000 menjadi Rp 100.000 cukup membuat orang yang melihatnya malu dan meringis. Begitukah kelakuan para kerah putih saat ini? Hah! Katanya reformasi. Tapi yang reform itu apa? Masih sama kok seperti yang lalu lalu.

Kasihan para supir itu. Sudah diminta jatah oleh para oknum polisi, mereka masih terkena pungli oleh petugas dishub. Setali tiga uang, hanya saja oknum dishub kalau melakukan penilangan meminta yang jauh lebih besar dibandingkan dengan oknum polisi.

Saya ingat, supir taksi saya bercerita, suatu saat di daerah senen, sang supir sedang mengemudikan mobilnya, pelan, karena sedang mencari penumpang. Tiba-tiba dari belakang, petugas dishub yang menggunakan motor menyetop taksi. Tanya KIR, SIPA, Organda, serta Kartu Pengawasan, semuanya dikeluarkan oleh dishub untuk taksi. Si supir memberikan semuanya. Lengkap. Tapi tetap petugas mencari kesalahan, katanya peneng KIR yang disimpan di plat nomor sudah tidak terbaca. Ya, mungkin terkena debu karena peneng hanya diganti setiap KIR, setiap 6 bulan sekali. Tapi tetap saja, sekali sudah dihentikan petugas, uang harus keluar. Salah atau tidak. Melanggar atau tidak. Dan uang damainya, Rp 50.000 saja, tanpa kesalahan apapun!

Tidak beda jauh dengan kelakukan petugas pada saat KIR, biaya yang seharusnya hanya Rp 70.000 membengkak menjadi Rp 200.000 untuk ini itu. Penyemprotan tanggal KIR, minta uang. Pemeriksaan fisik, minta uang. Bahkan peneng dan plat nomor tidak boleh dipasang sendiri, ada orang yang khusus memasangkannya ke mobil, dengan harga Rp 5.000 – Rp 10.000. Pungli? Saya tidak tahu, semuanya begitu di tempat KIR. Tapi hingga saat ini belum ada tindakan apa-apa dari para pejabat.

Komentar pejabat dishub yang kala itu di wawancara oleh TV adalah, “Ya, segera laporkan kepada kami, sehingga kami bias melakukan tindakan, atau… “sepertinya pejabat itu tidak tahu juga kata apalagi yang musti dikeluarkan. Tindakan tegas? Atau apa pak?

Pernah juga Saya dengar di radio, petugas agrarian. Si bapak, sang penelopn, melaporkan bahwa dia diminta uang untuk pengurusan sertifikat tanahnya Rp 540.000-an. Sang bapak memberikan saja uang sebanyak itu, lalu dia minta kwitansi. Kaget, heran. Kwitansi hanya berjumlah Rp 200.000-an. Si bapak menanyakan hal tersebut kepada petugas yang meminta uang lebih tadi. Jawabannya singkat. Biasanya juga begitu, Pak. Biar lebih cepat diurusnya.

Beberapa waktu yang lalu, Saya melihat spanduk, cukup eye catching. Di kelapa gading, di depan polsek kepala gading. LAPORKAN KORUPSI kepada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA. Mari kita berantas korupsi. Berikut nomor telepon yang bias dihubungi, dan tertanda KAJARI JAKUT. Waw! Pikir Saya, kajari serius nih buat spanduk segala. Tapi ada syair lagu yang bilang, “Kita.. lihat saja nanti!” Ya! Kita lihat saja nanti…

Advertisements